Aksi Warga Ibu Kota Tolak Ahok Jadi Gubernur

Aksi unjuk rasa dilakukan oleh ribuan warga Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Peduli Umat dan Bangsa di Pintu Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta, Minggu (4/8/2016). Para pengunjuk rasa ini mengajak warga Ibu Kota untuk tidak memilih gubernur nonmuslim pada Pilgub DKI 2017 mendatang.

Aliansi Peduli Umat dan Bangsa tersebut tergabung dari banyak ormas di Jakarta seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Forum RT RW, Laskar Luar Batang, Amju, dan sejumlah organisasi lain. Aksi yang diikuti anak-anak, remaja, hingga dewasa

Puluhan warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Barisan RT/RW (Baret) menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petahana calon Gubernur DKI Jakarta. Mereka bergabung dengan ribuan massa Hizbut Tahrir yang sedang menggelar demonstrasi menolak pemimpin kafir di Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Koordinator Baret, Munajat menuturkan, kebijakan-kebijakan Ahok semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah banyak yang terbukti bertentangan dengan syariat Islam.

Munajat berorasi di tengah-tengah ribuan massa HizbutTabrir, memaparkan salah satu kebijakan Ahok yang dianggapnya bertentangan dengan syariat Islam antara lain larangan Ahok untuk memotong hewan kurban di halaman masjid yang sudah menjadi ritual umat Islam, maka fardu ain hukumnya menolak gubernur kafir.

Munajat juga menyoroti masalah KTP yang saat ini meresahkan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu ketidakmampuan Ahok memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur, karena masyarakat diresahkan dengan sulitnya mengurus KTP.

Dalam aksinya tersebut aliansi ini membentangkan spanduk bernadakan penolakan terhadap pemimpin nonmuslim dan penolakan terhadap petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka menyatakan dengan tegas menolak pemimpin kafir karena hal tersebut telah termuat dalam Alquran.

sumber: Okezone

Uji Kelayakan Tiga Calon Pendamping Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017

Uji kelayakan pendamping Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 dilakukan oleh Partai Gerindra. Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra, Syarif, menyebutkan seharusnya uji kelayakan ini dilakukan kemarin, tapi Sekda (Saefullah) jadi saksi di Tipikor sehingga tertunda dan dijadwal ulang pada malam hari ini.

Syarif menyebutkan, dalam agenda uji kelayakan tersebut, ada tiga nama yang akan diuji secara bergantian diantaranya Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dan Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Sylviana Murni. Uji kelayakan tersebut untuk mencari sosok yang mampu dan bisa mendampingi Sandiaga. Mengenai perihak yang diujikan Syarif enggan membocorkan perihal tersebut.

Tim uji kelayakan untuk calon wakil gubernur DKI terdiri dari beberapa partai yang akan ikut serta diantaranya Demokrat, Gerindra, PKB, dan PKS.

Untuk diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendeklarasikan dukungannya kepada Sandiaga Uno untuk diusung di Pilgub DKI 2017. Salah satu yang menjadi faktor pertimbangan PKB memilih Sandi adalah berdasarkan sosialisasi survei internal PKB sampai ke ranting. Seluruh pimpinan cabang PKB Jakarta pun telah sepakat untuk mengusung Sandiaga karena dianggap memiliki karakter yang cocok untuk memimpin Ibu Kota. Terkait dukungan ke Sandi, PKB juga meminta pendapat dan dukungan dari para alim ulama Jakarta. Sementara itu hampir mayoritas survei menolak Ahok. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan warga dalam kinerja Ahok berdasarkan apa yang dilakukan.

sumber: Okezone

Peta Politik Ahok Jelang Pilgub DKI 2017

Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan tiga manuver sebagai petahana. Sandiaga beranggapakan bahwa saat ini Ahok sudah sangat khawatir dengan peta politik yang ada. Hal ini terbukti dengan tingkah dan polanya selalu be‎rubah-ubah dengan komitmennya. Ahok telah manuver sebanyak tiga kali diantaranya maju independen, pindah jalur parpol dengan didukung tiga partai, dan berharap didukung PDIP dalam waktu yang berdekatan.

Sandiaga menambahkan bahwa secara tidak disadari telah terjadi kekuatan politik yang dilakukan oleh Ahok karena saat sekarang mayoritas warga menginginkan adanya sosok gubernur baru di Jakarta. Warga Jakarta menginginkan adanya demokrasi yang sejuk dengan menghargai setiap adanya per‎bedaan. Karena itu, Sandiaga telah memastikan dirinya telah menyiapkan gagasan dan ide-ide pembangunan Ibu Kota yang modern dan berpihak kepada warga miskin kota.Pilgub DKI merupakan ajang adu ide dan gagasan. Sandiaga mengajak warga agar tidak terlalu banyak mengkritik dan lebih baik mencari jalan agar Ahok berada pada akhir periodenya dan memastikan Ahok tidak terpilih kembali.

Sementara itu, Forum RT/RW DKI Jakarta sepakat menolak petahana Ahok untuk kembali menjadi gubernur pada Pilgub DKI 2017. Hal ini dituangkan melalui empat poin pokok dalam visi 3 juta orang yang menolak gubernur. Mereka menyatakan bahwa seorang gubernur tidak boleh arogan, kasar, harus berpihak kepada rakyat miskin, dan tidak boleh menggusur tanpa musyawarah. Forum RT/RW DKI Jakarta sangat yakin untuk mendukung calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, pada Pilgub DKI 2017 karena mereka beranggapan Sandiaga memiliki kriteria yang mereka harapkan sehingga warga menjadi makin solid melawan pimpinan yang zalim.

sumber: Okezone

Partai Harus Berhati-Hati Saat Usung Cagub Pada Pilgub DKI 2017

Terkait PDIP yang akan mendukung Basuki Thahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI 2017 mendatang,diharapkan agar partai yang didukung Megawati Soekarnoputri ini harus lebih teliti. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Teliti bahwa masyarakat harus jeli dalam menjaring aspirasi masyarakat Jakarta, terutama konsituen PDIP.

Airlangga mengungkapkan bahwa tugas utama PDIP adalah membela rakyat kecil dan kebanyakan pemilih PDIP di Jakarta adalah warga miskin. Di Jakarta, warga miskin pemilih PDIP ini menjadi korban penggusuran Ahok demi membangun proyek-proyek
dari pengembang, salah satunya proyek reklamasi. Selain itu, rekam jejak petahana yang tidak pernah loyal kepada partai pengusungnya harus menjadi pertimbangan PDIP.

Ahok dianggap selalu meninggalkan partai yang mengusung dirinya jika keinginannya sudah terpenuhi. Saat 2011 dia meninggalkan Golkar demi menerima tawaran Gerindra menjadi cawagub Jokowi saat Pilgub DKI 2012 lalu. Setelah itu dia keluar dari Gerindra. Jadi, tidak ada jaminan bahwa Ahok akan setia pada PDIP.

Airlangga menyarankan agar PDIP tidak terlalu tergiur pada transaksi jangka pendek yang mungkin ditawarkan oleh petahana. PDIP harus melihat efek jangka panjangnya ketika
mendukung mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Airlangga menambahkan, munculnya aspirasi warga Jakarta untuk mencalonkan Risma melawan petahana menjadi bukti bahwa ada yang salah dari diri petahana. Hal ini menunjukkan banyak warga yang tidak menyukai petahana. Jangan sampai PDIP mendapat label sebagai partai yang tidak berjuang bersama rakyat hanya karena mendukung petahana karena akan berpotensi membawa dampak buruk untuk PDIP, terutama pada Pemilu 2019 mendatang.

sumber: Okezone

KPU DKI Hadapi Masalah soal Data Pemilih Pilgub

Penggusuran permukiman padat yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menjadi kesulitan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilgub DKI 2017. Pihak KPU pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menunda penggusuran sampai masa Pilgub DKI 2017 selesai. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Ahok.

Sumarno mengungkapkan, jika terdapat warga yang memiliki KTP dengan alamat lama namun tinggal di tempat baru seperti di rumah susun untuk korban penggusuran, pihaknya pun harus melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.

Sumarno pun menyebutkan KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pemutakhiran atau pencocokan data pemilih. Hal tersebut dilakukan karena tidak mungkin juga membangun tempat pemungutan suara (TPS) jika tidak ada yang akan mencoblos.

KPU akan terus berkoordinasi dengan Disdukcapil termasuk Dinas Perumahan. Sebab jika membangun TPS, harus ada pemilihnya, mencetak surat suara pun juga tidak bisa sembarangan.

sumber: Okezone

Pilkada Serentak 2017: PDIP Dukung Bacagub DKI yang Mampu Kerjasama

Seiring dengan semakin dekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, suhu perpolitikan di DKI Jakarta dalam menghadapi Pilkada semakin memanas. PDIP sebagai salah satu kandidat masih belum memutuskan sikapnya dalam Pemilihan Gubernur Jakarta.

Pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tinggal menghitung hari. Dalam perpolitikan, semakin dekat dengan hari-H pendaftaran maka dikatakan mepet lantaran harus ada persiapan matang menuju gelaran pesta demokrasi tersebut.

Meskipun PDIP belum menentukan sikap, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa kriteria pasangan calon yang akan diusung oleh PDIP. Salah satunya adalah harus yang bisa bekerjasama dengan baik. Hal ini sangat menjadi perhatian bagi PDIP mengingat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus diisi oleh pasangan yang kompak yang mampu bersinergi dan saling melengkapi.

Hasto menjelaskan alasan partainya belum memutuskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk DKI pada Pilkada serentak 2017 adalah melihat dinamika politik yang terjadi di Ibu Kota. Hingga saat ini PDIP masih menunggu proses lebih lanjut DPP PDIP yang terus mencermati dinamika politik yang terjadi di DKI secara keseluruhan.

Hasto juga menyatakan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan memutuskan pada akhir-akhir pendaftaran calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada serentak 2017.

sumber: Okezone

Ahok Berharap Demokrasi di Jakarta Tak Berdasarkan Warna Kulit

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan masyarakat Ibu Kota sudah semakin pintar dalam memilih calon pemimpinnya. Ahok mengatakan masyarakat akan membandingkan atau menilai calon pemimpinnya dari kinerja yang telah dihasilkan, bukan dari suku, agama, ras, dan antargolongan calon pemimpin tersebut.

Demokrasi yang diinginkan Ahok adalah semua orang memilih berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan warna kulit. Apa lagi saat ini, masyarakat dibantu dengan media sosial. Masyarakat akan memotret berbagai program maupun kekurangan yang dihasilkan para kandidat gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017, seperti dalam hal menangani sampah, transportasi, lokasi wisata, dan lain-lain.

Ahok yang akan maju lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mengapresiasi kepala daerah yang ingin bertarung menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok menyatakan sudah siap menerima semua tindakan yang akan dilakukan lawan politiknya.

Adapun kepala daerah yang disebut-sebut akan menjadi pesaing Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Kabarnya, perempuan yang akrab disapa Risma itu akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun Risma belum bersedia untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Orang Jakarta langsung korek-korek nih koreng-korengnya semua (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) nih. Jadi orang (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) enggak boleh ngeluh,” kata Ahok saat diwawancarai di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8/2016).

sumber: Kompas

Apa Saja Keunggulan Ahok?

C__Data_Users_DefApps_Windows-Phone_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved-Images_maxresdefault

Keunggulan Basuki Thahaja Purnama atau Ahok tidak terletak pada elektabilitas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, ia mengatakan bahwa jika berbicara masalah survei, hampir semua incumbent elektabilitas tinggi.

Menurut Yunarto, modal utama Ahok adalah kepuasan publik. Dalam survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) kemarin, tingkat kepuasan publik terhadap Ahok mencapai 69 persen. Yang ini berati bahwa tingkat kepuasan publik mencapai 70 persen, incumbent dapat dipastikan kembali menang.

Akan tetapi, dinamika politik dalam Pilkada DKI masih bisa terjadi saat pengerucutan nama calon penantang Ahok. Hal ini disebabkan karena partai di luar pendukung Ahok masih meraba dan belum menentukan sikap. Hal itu juga yang menurut Yunarto berdampak pada tingginya elektabilitas Ahok. Masyarakat masih melihat Ahok karena elektabilitas, incumbent, satu juta KTP, tiga partai sudah didapat yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai Ahok sebagai sosok yang ingin maju.

Dalam survei SMRC, elektabilitas Ahok masih menjadi top of mind masyarakat dengan persentase 36,6 persen. Di posisi kedua ada nama Yusril Ihza Mahendra dengan 2,8 persen, dan di posisi ketiga Sandiaga Uno dengan 2,1 persen.

sumber: Kompas

Ahok Meminta TemanAhok dan Parpol Pendukung Duduk Bersama

042887500_1466321569-20160619-Musda-Golkar-FF-3Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyarankan relawannya yakni TemanAhok, duduk bersama tiga parpol pendukungnya dalam Pilkada 2017 yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura. Ahok menyatakan bahwa TemanAhok harus saling menghormati dan menghargai.

Dengan bertemunya partai parpol, semua belah pihak dapat mendengar pendapat masing-masing dan memutuskan bersama jalur politik yang akan dipilih Ahok di Pilkada DKI 2017. Yang pada akhirnya Ahok akan mengikuti apapun keputusan pertemuan TemanAhok dan tiga parpol.

Ahok pun telah mengagendakan pertemuan bersama TemanAhok dan parpol akan dilakukan akhir Juli nanti. Mengingat jadwal pendaftaran cagub di KPUD DKI adalah 3-7 Agustus 2016.

Sementara itu, Ahok mengatakan, peluang bertambahnya parpol untuk mendukungnya masih terbuka, termasuk dukungan PDIP. “Kan sekarang tergantung TemanAhok, makin banyak partai ikut, makin bagus kan,” ucap Ahok.

Menurut Ahok, keputusan PDIP ada di tangan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri. Karena itu, dia tak terlalu memusingkan apabila ada individu di PDIP yang menolak mendukungnya. “Saya juga dulu didukung PDIP,” ujar Ahok.

sumber: Liputan 6

Komunitas Tionghoa Optimis Bisa Lengserkan Ahok

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan setibanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/10).

Koordinator Komunitas Tioghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma menegaskan permintaan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) merupakan kesempatan bagi DPRD DKI Jakarta untuk berbuat kepada rakyat. Komtak merupakan bagian dari AMJU yang bersama-sama mendesak DPRD untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui mekanisme hak dengar pendapat (HMP).

“Kita justru memberikan kesempakatan ke wakil rakyat, berbuatlah jangan kuatir. Kalau anda tidak mau berbuat, jangan salahkan kalau besok rakyat marah. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Dari hasil kemaren kita optimis masih ada anggota dewan yang baik,” kata Lieus kepada Okezone, Senin (23/5/2016).

Lieus optimis data yang mereka berikan kepada DPRD DKI sudah cukup kuat untuk menurunkan Ahok dari kursi DKI 1. Data-data tersebut terkait kesalahan dari proyek reklamasi, penggusuran yang tidak manusiawi dan kasus Sumber Waras yang yang sangat valid dan tidak bisa terbantahkan. Data tersebut sudah ada audit BPK, lembaga sah, lembaga tinggi negara.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomtAK) Lieus Sungkharisma menyindir kerja ratusan anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak bisa melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dihadapan Taufik, Lieus bertanya apa yang menjadi kesulitan bagi DPRD DKI untuk melengserkan Ahok dari kursi nomor satu di DKI.

“Masa ratusan anggota dewan kalah sama satu orang namanya Ahok. Padahal jelas-jelas Ahok salah,” ujar Lieus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).

Lieus juga menuntut agar DPRD DKI dengan hak politiknya dengan segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai anggota dewan yang terhormat. “Jangan terlalu lama, orang Ahok jelas-jelas salah kok,” tegasnya.

Sebelumnya, AMJU menuntut dan meminta DPRD DKI memakai salah satu haknya yaitu, hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dinilai telah melanggar UU dengan kebijakan yang dibuatnya sekarang.

sumber: Okezone