Pilkada Serentak 2017: PDIP Dukung Bacagub DKI yang Mampu Kerjasama

Seiring dengan semakin dekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, suhu perpolitikan di DKI Jakarta dalam menghadapi Pilkada semakin memanas. PDIP sebagai salah satu kandidat masih belum memutuskan sikapnya dalam Pemilihan Gubernur Jakarta.

Pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tinggal menghitung hari. Dalam perpolitikan, semakin dekat dengan hari-H pendaftaran maka dikatakan mepet lantaran harus ada persiapan matang menuju gelaran pesta demokrasi tersebut.

Meskipun PDIP belum menentukan sikap, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa kriteria pasangan calon yang akan diusung oleh PDIP. Salah satunya adalah harus yang bisa bekerjasama dengan baik. Hal ini sangat menjadi perhatian bagi PDIP mengingat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus diisi oleh pasangan yang kompak yang mampu bersinergi dan saling melengkapi.

Hasto menjelaskan alasan partainya belum memutuskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk DKI pada Pilkada serentak 2017 adalah melihat dinamika politik yang terjadi di Ibu Kota. Hingga saat ini PDIP masih menunggu proses lebih lanjut DPP PDIP yang terus mencermati dinamika politik yang terjadi di DKI secara keseluruhan.

Hasto juga menyatakan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan memutuskan pada akhir-akhir pendaftaran calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada serentak 2017.

sumber: Okezone

Ahok Berharap Demokrasi di Jakarta Tak Berdasarkan Warna Kulit

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan masyarakat Ibu Kota sudah semakin pintar dalam memilih calon pemimpinnya. Ahok mengatakan masyarakat akan membandingkan atau menilai calon pemimpinnya dari kinerja yang telah dihasilkan, bukan dari suku, agama, ras, dan antargolongan calon pemimpin tersebut.

Demokrasi yang diinginkan Ahok adalah semua orang memilih berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan warna kulit. Apa lagi saat ini, masyarakat dibantu dengan media sosial. Masyarakat akan memotret berbagai program maupun kekurangan yang dihasilkan para kandidat gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017, seperti dalam hal menangani sampah, transportasi, lokasi wisata, dan lain-lain.

Ahok yang akan maju lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mengapresiasi kepala daerah yang ingin bertarung menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok menyatakan sudah siap menerima semua tindakan yang akan dilakukan lawan politiknya.

Adapun kepala daerah yang disebut-sebut akan menjadi pesaing Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Kabarnya, perempuan yang akrab disapa Risma itu akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun Risma belum bersedia untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Orang Jakarta langsung korek-korek nih koreng-korengnya semua (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) nih. Jadi orang (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) enggak boleh ngeluh,” kata Ahok saat diwawancarai di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8/2016).

sumber: Kompas

Apa Saja Keunggulan Ahok?

C__Data_Users_DefApps_Windows-Phone_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved-Images_maxresdefault

Keunggulan Basuki Thahaja Purnama atau Ahok tidak terletak pada elektabilitas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, ia mengatakan bahwa jika berbicara masalah survei, hampir semua incumbent elektabilitas tinggi.

Menurut Yunarto, modal utama Ahok adalah kepuasan publik. Dalam survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) kemarin, tingkat kepuasan publik terhadap Ahok mencapai 69 persen. Yang ini berati bahwa tingkat kepuasan publik mencapai 70 persen, incumbent dapat dipastikan kembali menang.

Akan tetapi, dinamika politik dalam Pilkada DKI masih bisa terjadi saat pengerucutan nama calon penantang Ahok. Hal ini disebabkan karena partai di luar pendukung Ahok masih meraba dan belum menentukan sikap. Hal itu juga yang menurut Yunarto berdampak pada tingginya elektabilitas Ahok. Masyarakat masih melihat Ahok karena elektabilitas, incumbent, satu juta KTP, tiga partai sudah didapat yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai Ahok sebagai sosok yang ingin maju.

Dalam survei SMRC, elektabilitas Ahok masih menjadi top of mind masyarakat dengan persentase 36,6 persen. Di posisi kedua ada nama Yusril Ihza Mahendra dengan 2,8 persen, dan di posisi ketiga Sandiaga Uno dengan 2,1 persen.

sumber: Kompas

Ahok Meminta TemanAhok dan Parpol Pendukung Duduk Bersama

042887500_1466321569-20160619-Musda-Golkar-FF-3Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyarankan relawannya yakni TemanAhok, duduk bersama tiga parpol pendukungnya dalam Pilkada 2017 yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura. Ahok menyatakan bahwa TemanAhok harus saling menghormati dan menghargai.

Dengan bertemunya partai parpol, semua belah pihak dapat mendengar pendapat masing-masing dan memutuskan bersama jalur politik yang akan dipilih Ahok di Pilkada DKI 2017. Yang pada akhirnya Ahok akan mengikuti apapun keputusan pertemuan TemanAhok dan tiga parpol.

Ahok pun telah mengagendakan pertemuan bersama TemanAhok dan parpol akan dilakukan akhir Juli nanti. Mengingat jadwal pendaftaran cagub di KPUD DKI adalah 3-7 Agustus 2016.

Sementara itu, Ahok mengatakan, peluang bertambahnya parpol untuk mendukungnya masih terbuka, termasuk dukungan PDIP. “Kan sekarang tergantung TemanAhok, makin banyak partai ikut, makin bagus kan,” ucap Ahok.

Menurut Ahok, keputusan PDIP ada di tangan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri. Karena itu, dia tak terlalu memusingkan apabila ada individu di PDIP yang menolak mendukungnya. “Saya juga dulu didukung PDIP,” ujar Ahok.

sumber: Liputan 6

Komunitas Tionghoa Optimis Bisa Lengserkan Ahok

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan setibanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/10).

Koordinator Komunitas Tioghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma menegaskan permintaan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) merupakan kesempatan bagi DPRD DKI Jakarta untuk berbuat kepada rakyat. Komtak merupakan bagian dari AMJU yang bersama-sama mendesak DPRD untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui mekanisme hak dengar pendapat (HMP).

“Kita justru memberikan kesempakatan ke wakil rakyat, berbuatlah jangan kuatir. Kalau anda tidak mau berbuat, jangan salahkan kalau besok rakyat marah. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Dari hasil kemaren kita optimis masih ada anggota dewan yang baik,” kata Lieus kepada Okezone, Senin (23/5/2016).

Lieus optimis data yang mereka berikan kepada DPRD DKI sudah cukup kuat untuk menurunkan Ahok dari kursi DKI 1. Data-data tersebut terkait kesalahan dari proyek reklamasi, penggusuran yang tidak manusiawi dan kasus Sumber Waras yang yang sangat valid dan tidak bisa terbantahkan. Data tersebut sudah ada audit BPK, lembaga sah, lembaga tinggi negara.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomtAK) Lieus Sungkharisma menyindir kerja ratusan anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak bisa melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dihadapan Taufik, Lieus bertanya apa yang menjadi kesulitan bagi DPRD DKI untuk melengserkan Ahok dari kursi nomor satu di DKI.

“Masa ratusan anggota dewan kalah sama satu orang namanya Ahok. Padahal jelas-jelas Ahok salah,” ujar Lieus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).

Lieus juga menuntut agar DPRD DKI dengan hak politiknya dengan segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai anggota dewan yang terhormat. “Jangan terlalu lama, orang Ahok jelas-jelas salah kok,” tegasnya.

Sebelumnya, AMJU menuntut dan meminta DPRD DKI memakai salah satu haknya yaitu, hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dinilai telah melanggar UU dengan kebijakan yang dibuatnya sekarang.

sumber: Okezone