Komunitas Tionghoa Optimis Bisa Lengserkan Ahok

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan setibanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/10).

Koordinator Komunitas Tioghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma menegaskan permintaan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) merupakan kesempatan bagi DPRD DKI Jakarta untuk berbuat kepada rakyat. Komtak merupakan bagian dari AMJU yang bersama-sama mendesak DPRD untuk melengserkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui mekanisme hak dengar pendapat (HMP).

“Kita justru memberikan kesempakatan ke wakil rakyat, berbuatlah jangan kuatir. Kalau anda tidak mau berbuat, jangan salahkan kalau besok rakyat marah. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Dari hasil kemaren kita optimis masih ada anggota dewan yang baik,” kata Lieus kepada Okezone, Senin (23/5/2016).

Lieus optimis data yang mereka berikan kepada DPRD DKI sudah cukup kuat untuk menurunkan Ahok dari kursi DKI 1. Data-data tersebut terkait kesalahan dari proyek reklamasi, penggusuran yang tidak manusiawi dan kasus Sumber Waras yang yang sangat valid dan tidak bisa terbantahkan. Data tersebut sudah ada audit BPK, lembaga sah, lembaga tinggi negara.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomtAK) Lieus Sungkharisma menyindir kerja ratusan anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak bisa melengserkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dihadapan Taufik, Lieus bertanya apa yang menjadi kesulitan bagi DPRD DKI untuk melengserkan Ahok dari kursi nomor satu di DKI.

“Masa ratusan anggota dewan kalah sama satu orang namanya Ahok. Padahal jelas-jelas Ahok salah,” ujar Lieus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016).

Lieus juga menuntut agar DPRD DKI dengan hak politiknya dengan segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai anggota dewan yang terhormat. “Jangan terlalu lama, orang Ahok jelas-jelas salah kok,” tegasnya.

Sebelumnya, AMJU menuntut dan meminta DPRD DKI memakai salah satu haknya yaitu, hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dinilai telah melanggar UU dengan kebijakan yang dibuatnya sekarang.

sumber: Okezone

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s