Peta Politik Ahok Jelang Pilgub DKI 2017

Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan tiga manuver sebagai petahana. Sandiaga beranggapakan bahwa saat ini Ahok sudah sangat khawatir dengan peta politik yang ada. Hal ini terbukti dengan tingkah dan polanya selalu be‎rubah-ubah dengan komitmennya. Ahok telah manuver sebanyak tiga kali diantaranya maju independen, pindah jalur parpol dengan didukung tiga partai, dan berharap didukung PDIP dalam waktu yang berdekatan.

Sandiaga menambahkan bahwa secara tidak disadari telah terjadi kekuatan politik yang dilakukan oleh Ahok karena saat sekarang mayoritas warga menginginkan adanya sosok gubernur baru di Jakarta. Warga Jakarta menginginkan adanya demokrasi yang sejuk dengan menghargai setiap adanya per‎bedaan. Karena itu, Sandiaga telah memastikan dirinya telah menyiapkan gagasan dan ide-ide pembangunan Ibu Kota yang modern dan berpihak kepada warga miskin kota.Pilgub DKI merupakan ajang adu ide dan gagasan. Sandiaga mengajak warga agar tidak terlalu banyak mengkritik dan lebih baik mencari jalan agar Ahok berada pada akhir periodenya dan memastikan Ahok tidak terpilih kembali.

Sementara itu, Forum RT/RW DKI Jakarta sepakat menolak petahana Ahok untuk kembali menjadi gubernur pada Pilgub DKI 2017. Hal ini dituangkan melalui empat poin pokok dalam visi 3 juta orang yang menolak gubernur. Mereka menyatakan bahwa seorang gubernur tidak boleh arogan, kasar, harus berpihak kepada rakyat miskin, dan tidak boleh menggusur tanpa musyawarah. Forum RT/RW DKI Jakarta sangat yakin untuk mendukung calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, pada Pilgub DKI 2017 karena mereka beranggapan Sandiaga memiliki kriteria yang mereka harapkan sehingga warga menjadi makin solid melawan pimpinan yang zalim.

sumber: Okezone

Partai Harus Berhati-Hati Saat Usung Cagub Pada Pilgub DKI 2017

Terkait PDIP yang akan mendukung Basuki Thahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI 2017 mendatang,diharapkan agar partai yang didukung Megawati Soekarnoputri ini harus lebih teliti. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Teliti bahwa masyarakat harus jeli dalam menjaring aspirasi masyarakat Jakarta, terutama konsituen PDIP.

Airlangga mengungkapkan bahwa tugas utama PDIP adalah membela rakyat kecil dan kebanyakan pemilih PDIP di Jakarta adalah warga miskin. Di Jakarta, warga miskin pemilih PDIP ini menjadi korban penggusuran Ahok demi membangun proyek-proyek
dari pengembang, salah satunya proyek reklamasi. Selain itu, rekam jejak petahana yang tidak pernah loyal kepada partai pengusungnya harus menjadi pertimbangan PDIP.

Ahok dianggap selalu meninggalkan partai yang mengusung dirinya jika keinginannya sudah terpenuhi. Saat 2011 dia meninggalkan Golkar demi menerima tawaran Gerindra menjadi cawagub Jokowi saat Pilgub DKI 2012 lalu. Setelah itu dia keluar dari Gerindra. Jadi, tidak ada jaminan bahwa Ahok akan setia pada PDIP.

Airlangga menyarankan agar PDIP tidak terlalu tergiur pada transaksi jangka pendek yang mungkin ditawarkan oleh petahana. PDIP harus melihat efek jangka panjangnya ketika
mendukung mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Airlangga menambahkan, munculnya aspirasi warga Jakarta untuk mencalonkan Risma melawan petahana menjadi bukti bahwa ada yang salah dari diri petahana. Hal ini menunjukkan banyak warga yang tidak menyukai petahana. Jangan sampai PDIP mendapat label sebagai partai yang tidak berjuang bersama rakyat hanya karena mendukung petahana karena akan berpotensi membawa dampak buruk untuk PDIP, terutama pada Pemilu 2019 mendatang.

sumber: Okezone

KPU DKI Hadapi Masalah soal Data Pemilih Pilgub

Penggusuran permukiman padat yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menjadi kesulitan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilgub DKI 2017. Pihak KPU pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menunda penggusuran sampai masa Pilgub DKI 2017 selesai. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Ahok.

Sumarno mengungkapkan, jika terdapat warga yang memiliki KTP dengan alamat lama namun tinggal di tempat baru seperti di rumah susun untuk korban penggusuran, pihaknya pun harus melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.

Sumarno pun menyebutkan KPU telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pemutakhiran atau pencocokan data pemilih. Hal tersebut dilakukan karena tidak mungkin juga membangun tempat pemungutan suara (TPS) jika tidak ada yang akan mencoblos.

KPU akan terus berkoordinasi dengan Disdukcapil termasuk Dinas Perumahan. Sebab jika membangun TPS, harus ada pemilihnya, mencetak surat suara pun juga tidak bisa sembarangan.

sumber: Okezone

Pilkada Serentak 2017: PDIP Dukung Bacagub DKI yang Mampu Kerjasama

Seiring dengan semakin dekatnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, suhu perpolitikan di DKI Jakarta dalam menghadapi Pilkada semakin memanas. PDIP sebagai salah satu kandidat masih belum memutuskan sikapnya dalam Pemilihan Gubernur Jakarta.

Pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tinggal menghitung hari. Dalam perpolitikan, semakin dekat dengan hari-H pendaftaran maka dikatakan mepet lantaran harus ada persiapan matang menuju gelaran pesta demokrasi tersebut.

Meskipun PDIP belum menentukan sikap, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa kriteria pasangan calon yang akan diusung oleh PDIP. Salah satunya adalah harus yang bisa bekerjasama dengan baik. Hal ini sangat menjadi perhatian bagi PDIP mengingat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus diisi oleh pasangan yang kompak yang mampu bersinergi dan saling melengkapi.

Hasto menjelaskan alasan partainya belum memutuskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk DKI pada Pilkada serentak 2017 adalah melihat dinamika politik yang terjadi di Ibu Kota. Hingga saat ini PDIP masih menunggu proses lebih lanjut DPP PDIP yang terus mencermati dinamika politik yang terjadi di DKI secara keseluruhan.

Hasto juga menyatakan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan memutuskan pada akhir-akhir pendaftaran calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada serentak 2017.

sumber: Okezone

Ahok Berharap Demokrasi di Jakarta Tak Berdasarkan Warna Kulit

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan masyarakat Ibu Kota sudah semakin pintar dalam memilih calon pemimpinnya. Ahok mengatakan masyarakat akan membandingkan atau menilai calon pemimpinnya dari kinerja yang telah dihasilkan, bukan dari suku, agama, ras, dan antargolongan calon pemimpin tersebut.

Demokrasi yang diinginkan Ahok adalah semua orang memilih berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan warna kulit. Apa lagi saat ini, masyarakat dibantu dengan media sosial. Masyarakat akan memotret berbagai program maupun kekurangan yang dihasilkan para kandidat gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017, seperti dalam hal menangani sampah, transportasi, lokasi wisata, dan lain-lain.

Ahok yang akan maju lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mengapresiasi kepala daerah yang ingin bertarung menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok menyatakan sudah siap menerima semua tindakan yang akan dilakukan lawan politiknya.

Adapun kepala daerah yang disebut-sebut akan menjadi pesaing Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Kabarnya, perempuan yang akrab disapa Risma itu akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun Risma belum bersedia untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Orang Jakarta langsung korek-korek nih koreng-korengnya semua (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) nih. Jadi orang (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) enggak boleh ngeluh,” kata Ahok saat diwawancarai di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8/2016).

sumber: Kompas